Mediainvestigasimaluku.com_Ambon.Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI-Maluku), menilai Gerakan Mahasiswa yang tergabung didalam Aliansi Mahasiswa Maluku Bergerak, melalui Konferensi Pers untuk mendesak Pj. Gubernur Maluku dan Pj. Bupati Maluku Tengah (Malteng) untuk harus ditangkap adalah sebuah wacana yang dinilai sangat politis dan tidak objektif.
Rifki Derlen, Ketua Bidang Hubungan Antara Lembaga (ICMI-Maluku) menjelaskan, alangkah bijaknya jika forum tersebut menyurati pihak Penegak Hukum untuk melakukan audiensi secara langsung, sehingga mendengar secara jelas terkait dengan wacana liar yang berkembang dan belum tentu kebenaran atas informasi yang saat ini selalu didengarkan oleh sekian banyak organ taktis di Maluku. Ucapanya pada wartawan Ambon (19/06/24)
“Seakan-akan Pj. Gubernur Maluku tidak taat Hukum bahkan di beberapa media beliau siap untuk memberikan klarifikasi jika dipanggil, hal itu sudah diganti bahwa beliau kooperatif dan menjunjung tinggi proses Hukum di Negara ini.”Tegasnya.
Menurut Derlen. Negara ini adalah negara Hukum segala sesuatu yang berkaitan dengan apapun pasti melalui proses sesuai dengan prosedur yang berlaku, selain itu jika Mahasiswa menganggap bahwa ada dugaan kuat atas kasus yang di isukan maka silahkan bertindak secara profesional.
Ia menambahkan, ada lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan atas itu, sehingga apabila ada tekanan untuk harus melakukan penangkapan dan penjarakan atas dasar apa.? Tanya Derlen.
“Apa dasarnya untuk harus melakukan penangkapan dan penjarakan, jika ada kelompok Mahasiswa menganggap itu ada dugaan kuat, maka silahkan bertindak secara profesional.”Kata Derlen.
Ia melanjutkan, maka silahkan melayangkan laporan secara resmi, bukan membuat opini liar seakan-akan ini adalah Kasus yang benar-benar adanya, ini karena belum ada pembuktian secara Hukum, sehingga kasus ini tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.
“Kenyataannya dugaan tersebut tidak ada bukti kuat untuk ditindaklanjuti sehingga secara Hukum yang bersangkutan tidak bisa ditahan apalagi dipenjarakan.”Ucapnya.
Ia menyebutkan, sangat disayangkan jika Mahasiswa bergerak tanpa punya data dan alasan yang jelas, sebagai kaum intelektual semestinya bertindak harus mempunyai dasar pijakan dan argumentasi yang kuat terkait dengan sebuah problem yang diperjuangkan.
“Semestinya gerakan Mahasiswa harus elegan dan terhormat, artinya kalau mempunyai data atas kasus yang diduga melibatkan kedua pejabat penting di Daerah.”Kata Riski.
Derlen, menilai jika dilihat dari gerakan itu tidak murni, ada upaya yang dilakukan untuk menurunkan kredibilitas Pj. Gubernur Maluku yang saat ini sedang menjabat dan mempersiapkan agenda-agenda menjelang Pilkada Maluku. Sehingga diharapkan agar gerakan Mahasiswa maupun gerakan organ Kepemudaan untuk harus menjaga kondusifitas serta terlibat aktif dalam agenda Pemerintah Provinsi Maluku untuk mensukseskan Pilkada serentak di tahun ini.
Ia melanjutkan, maka silahkan melayangkan laporan secara resmi, bukan membuat opini liar seakan-akan ini adalah Kasus yang benar-benar adanya, ini karena belum ada pembuktian secara Hukum, sehingga kasus ini tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.
“Kenyataannya dugaan tersebut tidak ada bukti kuat untuk ditindaklanjuti sehingga secara Hukum yang bersangkutan tidak bisa ditahan apalagi dipenjarakan.”Ucapnya.
Segala isu miring yang berkembang jangan ditelan secara mentah oleh mahasiswa sebagai kaum intelektual, karena mahasiswa sebagai pencari kebenaran tentu mempunyai metodologi dalam pembuktian kebenaran, sehingga jika wacana yang berkembang dan kebenarannya belum dapat dibuktikan maka itu tentu berita hoax dan tidak perlu ditanggapi sebab tidak ada suatu urgensi untuk kepentingan dan keberlangsungan pembangunan di Maluku.
Derlen menegaskan, perlu disadari bersama bahwa mahasiswa sebagai lokomotif perubahan, harusnya membangun sinergitas dengan Pemerintah, selain mempunyai fungsi kontrol tetapi kemajuan Daerah ini bukan hanya menjadi tanggung jawab yang dibebankan kepada Pemerintah semata, tetapi maju mundurnya Daerah ini juga adalah tanggung jawab semua elemen termasuk kontribusi Mahasiswa sebagai agen perubahan, akan diberikan ruang untuk menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan di Daerah ini.
Derlen juga menghimbaukan.urgensi bagi Maluku hari ini adalah mendukung pemerintah Daerah mensukseskan agenda Pilkada, serta mendorong Pemerintah yang saat ini dibawah Penjabat Gubernur Maluku untuk memperjuangkan agenda – agenda besar untuk kepentingan Masyarakat Maluku seperti Dana Bagi Hasil antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan agenda lain yang sudah tentu untuk kepentingan Maluku secara kolektif, langkah pemerintah daerah seperti ini yang harus diapresiasi dan diberikan dukungan agar posisi nilai tawar Maluku di mata Pemerintah Pusat dapat dihargai, kontribusi besar mahasiswa harus mampu mempresure apa yang saat ini diperjuangkan oleh Pemerintah Daerah.
“Untuk itu mari sama – sama bergerak bersama pemerintah melawan isu hoax dan mendukung pemerintah dalam menjaga kamtibmas menjelang pilkada di Maluku pada November 2024 mendatang.”Tutupnya.
