DPD Forum Membangun Desa Provinsi Sumatera Utara Mengembangkan Sayap keseluruh Kabupaten hingga pelosok desa yang ada di Provinsi Sumatera utara,
Ada pun Program Kerja Sebagai Mana yang Di lantarkan dalam anggaran dasar Forum Membangun Desa Yang Disampaikan Oleh pembina Forum Membangun Desa Fajrat Daulay,
Yang Berbunyi,
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Ikut Berperan aktif dalam pemerintahan Provinsi Sumatera utara dan seluruh kabupaten dan pelosok Desa yang ada di Sumatera Utara,
Panduan Utama Meningkatkan Peran aktif seluruh masyarakat Sumatera utara, dalam pengawasan dan monitoring pemerintah Provinsi , kabupaten Kecamatan dan Desa yang ada di Sumatera utara, Untuk memastikanmemastikan akuntabilitas yang lebih besar,
Program pendidikan dan informasi
Mengadakan sesi penyeluruhanpenyeluruhan dan pelatihan reguler tentang hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengawasan pemerintahan dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa yang ada didalam lingkungan provinsi Sumatera utara yang wajib sama-sama kita pantau, menyediakan akses yang mudah dan transparan terhadap informasi publik, terkait anggaran kegiatan kebijakan oleh seluruh elemen seluruh pemerintah di Sumatera utara,
Persitipasi aktif
Mendorong pembentukan dan keberlanjutan lembaga persitipasi Forum Musyawarah seluruh elemen perintah atau kelompok pemantauan provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa,
Teknologi dan inovasi
Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas jangkauan partisipasi masyarakat misalnya melalui platform daring atau aplikasi seluler untuk memberikan umpan balik dan melaporkan masalah,
Menggalakkan penggunaan alat alat Pertisitif , seperti pemetaan partpartifatifisifatif atau survei online, untuk mengumpulkan data dan masukan dari masyarakat secara efektif dan menjunjung tinggi prinsip Prosopocera secara higienis,
Maka dengan itu saya Selaku Pembina DPD Forum membangun Desa Provinsi Sumatera utara Mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama membangun komunikasi yang baik secara internasional publik, yang di jelas kan dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 keterbukaan informasi publik, kata Fajrat Daulay.
