Mediainvestigasimaluku.com. Ambon-Lembaga Ekonomi Kerakyatan Marhaen Maluku Nudin Lulang mengkritik sikap Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Maluku dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Melalui Direktur Jenderal (Dirjen).
Bagaimana tidak, 79 tahun Indonesia merdeka namun infrastruktur belum menyentuh seluruh 11 Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Maluku.
Olehnya itu, dirinya meminta agar segera mengevaluasi Kasatker Perencanaan dan Pengawasan Maluku Karena nilai tidak berhasil menjalankan tugas di Negeri Bumi Raja-raja Maluku.
“Kami berharap Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Maluku Mengevaluasi Kasatker Perencanaan dan Pengawasan Maluku dan bila perlu diganti agar yang baru menjabat sebagai inspirasi baru memajukan Provinsi Maluku yang maju dan berdaya saing dengan daerah-daerah lain untuk kemajuan Infrastruktur yang handal,” tegasnya.
Dikatakan Lulang, Infrastruktur dasar dari pulau ke pulau sebagian belum menyentuh kebutuhan dan kepentingan masyarakat daerah contohnya Kabupaten Maluku Tengah, SBT dan Aru dan lain-lain.
“Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan belum memenuhi harapan masyarakat Maluku,” ujarnya pada media ini, Jumat 12/07/24.
Sungguh harapan kami lanjutnya, kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Maluku untuk mengevaluasi dan menggantikan Kepala dan Kasatker P2JN Maluku.
“Hal itu tentunya kami terus sport dan terus mendorong sehingga pemerintah pusat dapat membantu masyarakat di pulau-pulau Terpencil, Tertinggal dan Terluar 3T,” papar lulang
Ditandaskan, melihat kondisi jalan dan jembatan sangat miris meskipun 79 tahun Indonesia sudah merdeka namun Kebutuhan infrastruktur dasar belum dirasakan.
“Kebutuhan infrastruktur dasar belum dirasakan oleh masyarakat Maluku seluruhnya,” pungkasnya.
