Mediainvestigasimaluku.com Ambon-Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Konsersium Wilayah Maluku Nudin Lulang menilai infrastruktur Jembatan dan Jalan menjadi bagian yang paling penting diperhatikan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Maluku.
Olehnya itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Konsersium Wilayah Maluku dalam hal ini mendukung Program kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Maluku, terkait pemerataan pembangunan di 11 Kabupaten Kota Provinsi Maluku.
“Kami meminta kepada kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak hanya terkonsentrasi pembangunan di pulau Jawa atau di kota-kota Besar saja, melainkan juga di kawasan Indonesia Timur dan terkusus Provinsi Maluku,” ungkap Ketua LSM Konsersium Maluku Nudin Lulang pada media ini, Senin 28/05/24.
Dikatakan, salah satu pembangunan infrastruktur yang dilakukan adalah pembangunan Jembatan dan Jalan untuk meningkatkan konektivitas di 18 pulau terluar, sesuai dengan Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang menetapkan terdapat 18 Pulau Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T).
Oleh itu dirinya meminta Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus adil dalam pemerataan pembangunan yang terdapat 18 Pulau Terluar, Terdepan dan Tertinggal ( 3T).
Bahkan kata dia, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR belum berhasil dalam kebijakan pemerataan pembangunan di Wilayah Maluku.
“Oleh sebab itu, jika tidak ada pemerataan pembangunan pada wilayah Maluku, Maka kami akan turun ke jalan menyampaikan Amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,” tegasnya.
Dirinya berharap, jikalau nantinya diwaktu waktu mendatang, koordinasi dan kerja sama dari para Kepala Balai atas Program dan Kegiatan, secara konsisten dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, demi kepentingan Negara dan khususnya masyarakat Maluku.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Maluku sambung ketua LSM itu, agar segera menyurati Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait banyak permasalahan Infrastruktur Jembatan dan Jalan di Maluku.
“Kami tidak meminta Maluku merdeka, tapi kami meminta distribusi keadilan dalam pemerataan Pembangunan di Provinsi Maluku,” pungkasnya.
