Mediainvestigasmaluku.com_Ambon.Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku, menggelar dialog lintas jaringan, menuju Pilkada Kota Ambon, bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Maluku dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Maluku, pada hari Sabtu 13 Juli 2024 di Bacarita Caffe.
Dialog ini, merupakan bagian dari program Democratic Resilience (DEMRES) yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan demokrasi melalui partisipasi aktif generasi milenial.
Turut hadir dalam kegiatan Dialog Lintas Jaringan ini yaitu, Ketua DPD KNPI Maluku, Arman Kalean dan Komisioner Bawaslu Maluku, Astuti Usman, masing-masing sebagai narasumber yang diundang oleh YPPM Maluku.
Manager Program YPPM Maluku, Naam Seknun, dalam sambutannya mengatakan, pentingnya peran pemuda dalam menjaga integritas Pemilu, Partisipasi aktif dari generasi muda adalah kunci untuk menciptakan pemilu yang bersih dan transparan.
Ditempat yang sama, Komisioner Bawaslu Provinsi Maluku Astuti Usman, menjelaskan, berbagai jenis pelanggaran yang sering terjadi dan langkah-langkah yang diambil untuk menanggulanginya. Kami sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat, terutama pemuda dalam mengawasi dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi.
Sementara itu, Ketua KNPI Maluku Arman Kalean, menyoroti beberapa isu yang terdengar asing ditelinga anak muda Maluku, salah satunya mengenai WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) yang seharusnya menjadi isu yang cukup krusial dibicarakan dan di implementasi oleh kaum muda.
“Pemuda jangan hanya terjebak pada isu lokal tanpa harus berani ikut terjun dalam isu mengenai WPR, karena di dunia yang serba maju sekarang, selain teori kita juga harus berani terjun secara praktik, salah satunya juga ikut mengawal dalam persoalan WPR.”Tandasnya.
Setelah itu, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi yang interaktif, para peserta dari kalangan milenial, aktif untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan pandangan mereka mengenai upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pemilu. Salah satu isu yang menjadi sorotan mengenai kelompok minoritas seperti kesiapan KPU dalam melayani teman-teman disabilitas dan Masyarakat Adat.
Salah satunya, yang disampaikan oleh perwakilan PPUAD Provinsi Maluku, Gilbert Reawaruw, masih banyak sekali fasilitas publik terutama KPU yang belum ramah terhadap disabilitas, selain itu, disoroti juga mengenai isu-isu pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara maupun calon Kepala Daerah yang memiliki catatan buruk mengenai Kasus Kekerasan Seksual.
Dalam sesi tanya jawab, Astuti selaku Komisioner Bawaslu menekankan agar masyarakat yang menemukan pelanggaran agar segera melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku.
Dialog lintas jaringan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus mengawal proses demokrasi di Kota Ambon menjelang Pilkada.
“Sebagai orang muda jangan hanya duduk diam dan dengar, tapi harus berisi dengan banyak pengetahuan karena kita punya peran strategis untuk isu masing-masing, semua punya satu frame untuk menciptakan Maluku yang inklusif. Kita masih belum mencerdaskan. Maka mari sama-sama kita terus mengawal dan belajar bersama,” tutup Naam selaku Manajer Program YPPM Maluku.
Untuk diketahui, peserta yang turut hadir dalam Dialog Lintas Jaringan ini, perwakilan dari kelompok disabilitas, kelompok Perempuan dan juga teman-teman Milenial Inklusif Maluku.
